Getarjambi.com,Muaro jambi--Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi me dan menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Muaro Jambi tahun 2023. Kamis (19/1).
Penyerahan DPA yang dilakukan dirumah dinas Bupati Muaro Jambi ini dihadiri langsung oleh Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah, Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono, Asisten serta seluruh kepal OPD dilingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Kepala BPKAD Alias SH.,MH selaku panitia pelaksana menyebut jika launching DPA ini menyusul telah disahkannya APBD tahun 2023 pada beberapa waktu lalu.
Kata Alias, dengan dilaunchingnya DPA ini, artinya OPD bisa melakukan pengajuan uang persediaan kepada BPKAD.
"Ini bukan hanya cerimonial saja, tapi ini langkah awal untuk penguatan," kata Alias.
Sementara itu, Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah berharap agar semua OPD bisa segera memulai program dan diharapkan program yang pro kerakyatan.
"Harapan saya, harapan kita bersama untuk melakukan program yang menyentuh kepada masyarakat," katanya.
Penyerahan DPA-SKPD tahun anggaran 2023 jangan dimaknai sebagai penyerahan simbolik dan seremonial belaka, tetapi ini adalah langkah awal pelaksanaan dan pedoman bagi masing-masing skpd untuk melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2023.
Tersusunnya DPA-SKPD ini merupakan salah satu bentuk kinerja yang baik dan tentunya menjadi bahan penilaian serta evaluasi, oleh karena itu bentuk apresiasi daerah kepada SKPD di berikan penghargaan kepada SKPD yang terbaik dan tercepat dalam penyelesaian DPA-SKPD secara tepat waktu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Katanya, rencana pendapatan yang tertulis di DPA merupakan target minimal. Artinya, masing-masing SKPD pengelola pad harus bisa merealisasikan target yang direncanakan sampai seratus persen syukur dapat melampau target.
Sedangkan rencana belanja merupakan plafon tertinggi, artinya pengelola belanja tidak boleh melampaui rencana anggaran.
"Maka dari itu pelaksanaan anggaran program kegiatan masing-masing SKPD untuk berpedoman pada peraturan Bupati Muaro Jambi nomor 86 tahun 2022 tentang penjabaran APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2023," ungkapnya
Katanya, seperti telah kita ketahui bersama, laporan keuangan pemerintah kabupaten Muaro Jambi telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016 sampai dengan 2021.
Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras kita semua yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.
penghargaan atas prestasi itu harus dimaknai oleh para pengguna anggaran daerah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus disadari bahwa seluruh proses pembangunan dan pemerintahan daerah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan yang diambil harus berdasarkan aturan hukum yang ada dan selaras dengan tujuan utama. bedakan dengan kebijaksanaaan yang terkadang dilatar belakangi kepentingan- kepentingan tertentu.
"Para pimpinan di setiap SKPD saya harapkan terus melaksanakan pengawasan melekat dilingkup jajarannya. Selain untuk menjaga transparansi penggunaan anggaran juga sebagai langkah nyata pembinaan kinerja jajaran," kata Bachyuni.Selain itu, dirinya mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.Sehingga harapannya, kita tetapdapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI."Sehubungan dengan hal tersebut, sayaminta kepada seluruh SKPD untuk memberi dukungan penuh dalam bentuk support data ke BPKAD sehingga laporan keuangan pemerintahdaerah Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2022 bisa diselesaikan dan segera disampaikan kepada BPK RI perwakilan Provinsi Jambi," pungkasnya.
Social Header