MUARO JAMBI – Nama anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Usman Khalik, mendadak menjadi sorotan publik usai sebuah video yang menampilkan dirinya di tengah tumpukan ratusan sertifikat tanah viral di media sosial.(29/2/2026)
Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat ratusan sertifikat tersusun rapi di lantai sebuah rumah. Usman, yang merupakan politisi dari Fraksi PDI Perjuangan, tampak santai menunjuk satu per satu sertifikat sambil melontarkan pernyataan bernada ringan.
“Belum habis tu Datuk John, masih banyak lagi,” ucapnya dalam video tersebut, sembari menyebut nama rekan sesama anggota dewan.
Video yang pertama kali diunggah akun Instagram @cakapcuap dan @jambi_sharing itu langsung menyebar luas dan memicu gelombang reaksi keras dari warganet. Di tengah masih sensitifnya persoalan ketimpangan penguasaan lahan dan konflik agraria, aksi tersebut dinilai tidak etis dan melukai rasa keadilan masyarakat.
Komentar pedas membanjiri media sosial. Publik mempertanyakan integritas, transparansi, hingga asal-usul kepemilikan ratusan sertifikat tersebut. Tak sedikit yang menilai, sebagai pejabat publik, gestur dan ucapan dalam video itu mencerminkan sikap yang kurang peka terhadap situasi sosial.
Klarifikasi Usman: Video Lama, Bukan Milik Pribadi
Di tengah derasnya kritik, Usman Khalik akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama dari tahun 2024 dan konteksnya hanyalah gurauan antaranggota dewan.
Menurut Usman, sertifikat-sertifikat yang terlihat dalam video bukanlah milik pribadinya. Dokumen tersebut merupakan sertifikat redistribusi tanah milik masyarakat Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, yang saat itu sedang dalam proses pengambilan untuk diserahkan kepada warga penerima.
Ia menjelaskan, proses pengurusan sertifikat dilakukan oleh kepala desa setempat—yang juga merupakan adik kandungnya. Saat itu, sang kepala desa singgah di rumahnya sambil membawa berkas-berkas tersebut.
“Itu bukan sertifikat tanah saya. Itu sertifikat masyarakat yang akan dibagikan. Video itu hanya candaan sesama anggota dewan. Saya mohon maaf atas kegaduhan yang timbul,” ujar Usman.
Klarifikasi Belum Redam Tanda Tanya
Meski permintaan maaf telah disampaikan, polemik belum sepenuhnya mereda. Sejumlah pihak menilai, terlepas dari konteks guyonan atau tidak, seorang pejabat publik tetap harus menjaga sikap dan sensitivitas, terutama terkait isu agraria yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa di era digital, ruang privat bisa seketika menjadi konsumsi publik. Bagi pejabat publik, setiap gestur dan ucapan—sekecil apa pun—dapat membawa konsekuensi besar.
Kini, sorotan publik tertuju pada konsistensi klarifikasi Usman Khalik dan transparansi proses redistribusi tanah yang disebutkannya. Sebab, di tengah tingginya ketimpangan lahan, kepercayaan publik adalah hal yang tak bisa dianggap sebagai gurauan.
Social Header