Getarjambi.com,Muaro Jambi,Puluhan siswa dari sejumlah sekolah di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (30/1) siang. Insiden ini memicu reaksi keras dari Wakil Ketua II DPRD Dapil I Muaro Jambi, Jurjani.
Sejak siang hingga sore, para siswa terus berdatangan ke RSUD Ahmad Ripin dalam kondisi lemas. Sebagian diantar orang tua dan pihak sekolah, bahkan beberapa harus mendapatkan perawatan intensif.
Gejala yang dialami para siswa hampir seragam: muntah-muntah, diare, tubuh lemas, hingga gemetar. Berdasarkan informasi sementara, menu MBG yang dikonsumsi saat itu berupa soto.
Data sementara mencatat lebih dari 70 siswa harus mendapatkan penanganan medis akibat keluhan tersebut. Hingga Jumat sore, sejumlah siswa masih menjalani observasi di rumah sakit.
Jurjani: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Menanggapi kejadian itu, Jurjani turun langsung menjenguk para siswa di rumah sakit. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini tidak bisa dianggap sepele dan harus segera diusut tuntas.
“Ini menyangkut kesehatan manusia, apalagi ini anak-anak. Jangan sampai program yang niatnya baik justru membahayakan. Harus ada evaluasi total dan pertanggungjawaban yang jelas,” tegasnya.
Jurjani menyatakan DPRD akan segera memanggil penyelenggara program MBG, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk dimintai klarifikasi. Ia menuntut penjelasan detail terkait proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
Menurutnya, program pangan untuk anak sekolah seharusnya memiliki standar keamanan dan pengawasan ketat. Kelalaian sedikit saja bisa berdampak luas dan membahayakan generasi muda.
“Program ini menyasar anak-anak. Artinya, standar kebersihan, kualitas bahan, hingga cara penyajian harus benar-benar terjamin. Kalau ada kelalaian, harus ada konsekuensi,” ujarnya.
Desakan Evaluasi Total Program MBG
Jurjani juga meminta agar kejadian ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan program MBG ke depan. Ia menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam jika ditemukan unsur kelalaian.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Evaluasi total harus dilakukan. Kesehatan dan keselamatan anak-anak adalah prioritas utama,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara program MBG dan SPPG belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keracunan massal tersebut.(*)
Social Header