Getarjambi.com,Muaro Jambi – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muaro Jambi Tahun 2025 terus bergulir di DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Melalui rapat dengar pendapat (hearing), dua panitia kerja (Panja) DPRD menggelar evaluasi terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan program dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Dalam hearing yang digelar Panja II pada 12 April 2026, rapat dipimpin langsung Ketua Panja II, Robinson Sirait, bersama anggota DPRD Muaro Jambi. Hearing tersebut menghadirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD dan KB) Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam forum tersebut, Robinson Sirait memberikan apresiasi terhadap berbagai program dan capaian yang telah dilaksanakan OPD. Namun demikian, ia menegaskan sejumlah masukan, catatan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD harus segera ditindaklanjuti.
"Kami mengapresiasi kinerja OPD yang telah bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun berbagai masukan dan saran yang disampaikan DPRD harus menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti," tegas Robinson.
Menurutnya, tindak lanjut atas rekomendasi dewan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
"Semua ini semata-mata demi kepentingan masyarakat. DPRD ingin memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh warga," ujarnya.
Sementara itu, pada waktu yang berbeda, Panja I DPRD Muaro Jambi juga menggelar hearing pembahasan LKPJ Bupati 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ulil Amri didampingi Junaidi dan Asikin, dengan menghadirkan Dinas Sosial serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam hearing tersebut, anggota DPRD menyoroti pentingnya peningkatan kinerja dan profesionalisme OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dewan menekankan agar seluruh program yang dijalankan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Ulil Amri menegaskan, evaluasi melalui pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan bagian dari upaya DPRD memastikan setiap OPD mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan.
"Kami ingin ke depan Kabupaten Muaro Jambi menjadi lebih baik. Karena itu seluruh OPD harus lebih serius, lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tanggung jawab yang diemban," kata Ulil.
Melalui serangkaian hearing tersebut, DPRD Muaro Jambi berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Social Header