Getarjambi.com,Muaro Jambi – DPRD Kabupaten Muaro Jambi melontarkan ratusan rekomendasi tajam dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026). Evaluasi itu menyoroti berbagai persoalan krusial yang dinilai masih belum terselesaikan di sejumlah sektor pelayanan publik.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Dalam forum resmi tersebut, DPRD menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban konstitusional sesuai Pasal 19 dan 20 PP Nomor 13 Tahun 2019.
Dalam evaluasinya, DPRD “menghujani” pemerintah daerah dengan catatan strategis yang mencakup koreksi, saran, hingga kritik terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Di sektor pendidikan, DPRD menyoroti masih banyaknya sekolah yang kekurangan fasilitas dasar. Mulai dari sanitasi (MCK) yang tidak memadai, keterbatasan akses internet, minimnya ketersediaan air bersih, hingga tidak adanya pagar sekolah di sejumlah titik.
Sementara di sektor kesehatan, DPRD mendorong percepatan peningkatan layanan rumah sakit daerah. Di antaranya usulan agar RS Ahmad Ripin ditingkatkan menjadi rumah sakit khusus kanker, peningkatan status RS Sungai Bahar menjadi Tipe C, serta pengalihan fungsi RS Sungai Gelam menjadi pusat rehabilitasi narkoba. Selain itu, status Puskesmas Simpang Sungai Duren juga diminta naik menjadi Puskesmas Rawat Inap Plus, menyusul tingginya angka kecelakaan dan kepadatan penduduk.
“Rekomendasi ini akan kami kawal agar benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” tegas Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta.
Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno bersama Wakil Bupati Junaidi Mahir turut hadir dalam rapat yang juga diikuti Sekda, Forkopimda, serta para kepala OPD. DPRD menegaskan akan memastikan seluruh catatan tersebut masuk dalam tindak lanjut kebijakan dan pembahasan perubahan anggaran mendatang.
DPRD juga mengingatkan agar seluruh kepala OPD lebih responsif dan tidak hanya menunggu, melainkan aktif menjemput program pembangunan hingga ke tingkat pusat.
Social Header