 |
Muaro Jambi--Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, ikut dalam retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026 yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, 15–19 April 2026 itu diikuti 557 Ketua DPRD provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia.
Retret yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini tak sekadar seremoni. Para pimpinan legislatif daerah digembleng untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, menanamkan nilai patriotisme dan nasionalisme, sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah.
Arahan langsung diberikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pesannya, Prabowo menegaskan kekuatan Indonesia tak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, tetapi juga pada soliditas kepemimpinan di daerah.
“Negara ini kuat jika daerahnya dipimpin oleh figur yang berintegritas dan benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Aidi Hatta menilai retret ini menjadi momentum penting bagi pimpinan DPRD untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat peran kelembagaan.
“Ini bukan sekadar kegiatan formal. Ada proses penyamaan persepsi antara pusat dan daerah agar kebijakan yang diambil lebih adaptif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan menuntut DPRD lebih solid dan responsif terhadap kebutuhan publik. Retret ini, kata dia, menjadi ruang strategis untuk menyamakan langkah.
Selama kegiatan, peserta mendapatkan berbagai materi penting dari sejumlah menteri dan lembaga negara. Mulai dari Menteri Dalam Negeri yang membahas relasi legislatif dengan pemerintah daerah, hingga Menteri Pertanian yang mengupas strategi ketahanan pangan nasional.
Tak hanya itu, peserta juga dibekali wawasan geopolitik, nilai-nilai kebangsaan dari Lemhanas, serta materi tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kepala Bappenas turut memaparkan arah pembangunan nasional melalui RPJMN, sementara Ketua KPK menekankan pentingnya integritas dalam pelayanan publik.
Aidi menegaskan, output dari kegiatan ini bukan hanya pemahaman konseptual. Yang terpenting adalah bagaimana pimpinan DPRD mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah yang konkret.
“Intinya bukan hanya tahu, tapi bagaimana kita implementasikan di daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Retret ini sekaligus menegaskan peran strategis DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan—terutama dalam mendukung program prioritas nasional seperti Asta Cita.(*)
Social Header