GETARJAMBI.COM,MUARO JAMBI — Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS), terpilih mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BBS menjadi satu dari 25 kepala daerah se-Indonesia yang mengikuti program tersebut. Kegiatan berlangsung selama dua pekan, mulai 15 hingga 28 Juli 2026.
Program ini tidak sekadar menjadi forum pendidikan kepemimpinan. Para kepala daerah peserta akan mendapat pembekalan mengenai tata kelola pemerintahan, kepemimpinan strategis, integritas, hingga optimalisasi potensi daerah.
Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, mengatakan peserta KPPD dipilih melalui proses seleksi dengan sejumlah kriteria.
“Kami menyelenggarakan pendidikan bagi 25 kepala daerah terpilih yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia,” ujar Ace.
Menurut Ace, salah satu pertimbangan pemilihan peserta adalah potensi sumber daya alam (SDA) daerah yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, kapasitas kepala daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah juga menjadi salah satu pertimbangan.
Bagi BBS, kesempatan mengikuti KPPD menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus membawa pulang pengetahuan yang bisa diterapkan di Muaro Jambi.
“Harapan kami melalui pelatihan ini adalah memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah. Khususnya dalam mengelola potensi sumber daya alam yang melimpah di Muaro Jambi, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih prima,” kata Bambang Bayu Suseno.
Belajar antikorupsi hingga tata kelola pemerintahan
KPPD Angkatan III dirancang dengan materi yang cukup padat. Pada pekan pertama, para peserta mengikuti pendidikan selama enam hari di Markas Lemhannas RI dan Purnomo Yusgiantoro Center.
Materinya mencakup wawasan kebangsaan, kepemimpinan geopolitik, pembangunan integritas, hingga penyelarasan kebijakan daerah dengan agenda pembangunan nasional dan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Isu pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu materi utama.
Lemhannas menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pembekalan mengenai integritas kepemimpinan daerah dan penerapan pendidikan antikorupsi di lingkungan birokrasi.
“KPK akan memberikan materi khusus mengenai bagaimana kepemimpinan di daerah harus menjaga integritas dan menerapkan pendidikan antikorupsi dalam birokrasi mereka,” kata Ace Hasan.
Pekan Kedua, BBS dan Kepala Daerah Lain Belajar ke Singapura
Setelah menyelesaikan pendidikan di dalam negeri, para peserta akan melanjutkan program ke Singapura.
Selama sepekan, mereka dijadwalkan mengikuti pembelajaran di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
Sejumlah praktik tata kelola pemerintahan akan dipelajari, mulai dari sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah terpadu hingga digitalisasi birokrasi atau e-government.
Selain BBS, sejumlah kepala daerah lainnya juga tercatat sebagai peserta, termasuk Bupati Kerinci, Bupati Lebak, Bupati Tulang Bawang Barat, Wali Kota Lhokseumawe dan Wali Kota Pangkalpinang.
Bagi Muaro Jambi, keikutsertaan BBS dalam program tersebut menjadi momentum untuk membawa perspektif baru dalam pengelolaan pemerintahan, optimalisasi potensi daerah, peningkatan PAD, serta pelayanan publik.
Tantangannya kemudian adalah bagaimana materi yang diperoleh dari Lemhannas dan pengalaman tata kelola pemerintahan di Singapura dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret setelah kembali ke Muaro Jambi.
Social Header