GETARJAMBI.COM,Muaro Jambi - Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno mendorong percepatan proses perizinan pembangunan perumahan di wilayahnya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat.
Dorongan tersebut disampaikan Bambang saat membuka Rapat Koordinasi Sosialisasi Percepatan Perizinan Perumahan yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Muaro Jambi di Hotel Luminor Jambi, Kamis (9/7/2026).
Bambang menilai kebutuhan rumah layak bagi masyarakat terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk Muaro Jambi yang menjadi salah satu daerah penyangga utama Kota Jambi.
"Rumah bukan sekadar bangunan fisik tempat berteduh dari hujan dan panas. Lebih dari itu, rumah adalah kebutuhan dasar manusia dan fondasi utama dalam membangun kesejahteraan serta karakter sebuah keluarga," kata Bambang.
Menurutnya, meningkatnya kebutuhan hunian harus diimbangi dengan tata kelola perizinan yang cepat, mudah, transparan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
"Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemangku wilayah, dan pelaku usaha adalah kunci utama kesuksesan program nasional ini," ujarnya.
Perizinan Diminta Tak Jadi Hambatan
Bambang meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menangani proses perizinan perumahan. Forum koordinasi tersebut, kata dia, harus menjadi ruang untuk mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan hambatan yang selama ini muncul.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diminta memperkuat sistem pelayanan perizinan agar lebih cepat dan transparan.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan memenuhi aspek teknis bangunan.
Adapun Dinas Lingkungan Hidup diminta memastikan seluruh persyaratan dan dokumen lingkungan terpenuhi sehingga pembangunan perumahan tidak menimbulkan persoalan baru, seperti banjir maupun kerusakan ekosistem.
"Melalui sosialisasi ini, mari kita samakan persepsi demi melahirkan sistem perizinan yang lebih cepat, transparan berbasis digital, dan memberikan kepastian hukum, tanpa menabrak aturan hukum yang berlaku," tegas Bambang.
Dia menekankan percepatan perizinan bukan berarti mengabaikan aturan. Menurutnya, seluruh proses tetap harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Birokrasi tidak boleh lagi menjadi batu sandungan yang memperlambat investasi," sambungnya.
Pemkab Muaro Jambi berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah konkret untuk memangkas hambatan perizinan pembangunan perumahan. Dengan demikian, pembangunan hunian di Muaro Jambi diharapkan dapat bergerak lebih cepat sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak, aman, dan berkualitas.
Social Header